Mix.co.id – Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) berkolaborasi dengan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya merilis hasil studi “Tren Belanja Jasa PR dan Optimisme terhadap Industri PR di tahun 2026”, pada hari ini (28/4), di Jakarta. Hasil studi ini memotret lanskap industri komunikasi di Indonesia di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu.
“Di tengah dinamika ekonomi global yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat, kami merasa perlu untuk membekali konsultan komunikasi dan PR dengan pemetaan kebutuhan komunikasi perusahaan agar dapat mengoptimalkan kapasitasnya dalam memenuhi kebutuhan klien, sekaligus menjadi landasan keputusan bisnisnya ke depan. Selain itu, kami sebagai asosiasi juga bisa mendapatkan gambaran apa yang bisa kami lakukan untuk membantu anggota kami dan berkontribusi dalam pengembangan bisnisnya,” ungkap Sari Soegondo, Ketua Umum APPRI.
Sejauh ini, belum pernah dilakukan telaah khusus – atau kajian terkini secara empirik – mengenai latar belakang organisasi dalam memanfaatkan layanan konsultan PR eksternal, besarnya animo, tren perkembangan kebutuhannya, serta tingkat kepuasan dan optimisme para pengguna jasa agensi PR Indonesia. Studi yang dimulai secara efektif di bulan November 2025 lalu ini, mengumpulkan insights dari 24 perusahaan dari total 50 perusahaan yang diundang untuk mengikuti survey ini. Perusahaan responden tersebar di 19 sektor utama, antara lain meliputi sektor kesehatan, perbankan, manufaktur, energi, ritel, layanan publik, sumber daya alam, dan lain-lain.
“Berdasarkan temuan kami, secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa sektor komunikasi dan PR di Indonesia sedang berada dalam fase transisi menuju peran yang lebih strategis. Tentunya ini tidak lepas dari kenyataan bahwa industri saat ini menghadapi berbagai tantangan baru seperti algoritma digital, banjirnya informasi, dan tuntutan akan pengukuran kinerja PR yang berbasis pada dampak. Dengan demikian, edukasi secara spesifik untuk pimpinan perusahaan perlu terus diperkuat,” tambah Natalia Widiasari, Ketua Tim Riset dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Berikut ini sejumlah temuan yang diperoleh dari studi Tren Belanja Jasa PR dan Optimisme terhadap Industri PR di tahun 2026:
– Kesadaran pimpinan organisasi klien belum merata dengan 46 persen pimpinan belum mantap memajukan kegiatan komunikasi karena pertimbangan alokasi biaya.
– Investasi untuk kegiatan komunikasi masih bervariasi, dimana 29 persen responden menyisihkan anggaran sekitar Rp3 miliar dan 29 persen responden lainnya memiliki anggaran sekitar Rp300 juta dalam satu tahun.
– Preferensi layanan yang dibutuhkan adalah manajemen reputasi (hampir 100 persen), market intelligence (75 persen), integrated marketing communication (60 persen) dan dukungan adovasi (35 persen).
– Preferensi konsultan dan model kerja mencatat sekitar 88 persen klien lebih memilih konsultan lokal, karena bisa lebih memahami konteks dan kondisi di Indonesia.
– Model kerja sama yang umum digunakan adalah project-based 67 persen, jangka pendek (sampai dengan 12 bulan) 25 persen dan jangka panjang (lebih dari 12 bulan) 8 persen.
– Sekitar 40 persen responden menghabiskan anggaran kurang dari Rp300 juta, sekitar 47,5 persen antara Rp300 juta hingga 1,5 miliar dan 12,5 persen menghabiskan anggaran antara Rp1,5 hingga 3 miliar untuk mendukung kegiatan komunikasi mereka.
– Terkait pengukuran, 36 persen responden melakukan pengukuran secara berkala, 32 persen melakukan pengukuran hanya saat proyek atau kampanye tertentu berjalan, dan 32 persen responden sama sekali tidak melakukan pengukuran keberhasilan.
– Tingkat optimisme organisasi sangat tinggi dimana 52 persen responden menyatakan sangat optimis terhadap pertumbuhan sektor PR dalam 3-5 tahun ke depan, 36 persen optimis, 10 persen netral dan 2 persen kurang optimis.
– Faktor penentu yang mendorong keyakinan terhadap peran strategis PR antara lain adalah kebutuhan akan manajemen reputasi yang tinggi (41 persen), kompleksitas isu dan krisis yang terus meningkat (29 persen), perkembangan teknologi dan data untuk komunikasi yang lebih efektif (18 persen), dan sisanya adalah perlunya penegakan regulasi, transparansi dan untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik (12 persen).
(end)
