Papa, Tiang Listrik & White Hoax

Hoax membangun! Istilah ini beberapa waktu lalu sempat menggegerkan publik di Tanah Air. Tagar HoaxMembangun pun sempat dicuitkan balik lebih dari 40.000 kali. Tak lama setelah itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Djoko Setiadi, segera meralat pernyataannya dan minta maaf kepada publik.

Artikel ini bukan ingin mengungkit kembali kasus tersebut, hoax dalam bentuk apa pun, tetap mengandung sebuah berita bohong. Namun kita sebagai insan profesional kehumasan (PR) perlu mencermati kejadian tersebut dari sudut pandang berbeda. Tentu dengan tujuan mengambil hikmah dari kejadian tersebut.

Hal pertama yang perlu kita cermati adalah timing wawancara dengan rekan-rekan jurnalis. Djoko mengeluarkan pernyataan yang menghebohkan tersebut saat dihadang (door stop) para wartawan sesaat Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Kepala BSSN.

Melayani wartawan lewat door stop memang sangat efisien dan efektif. Keuntungannya cukup nyata. Kita tidak perlu memikirkan ruang pertemuan dengan theater style atau bentuk lainnya. Namun, resikonya cukup tinggi. Sulit mengendalikan pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan baik dari sisi jenis pertanyaan atau pun durasi waktunya. Sebagai seorang narasumber yang menjadi sasaran door stop menyiapkan beberapa pernyataan (termasuk jawaban atas beberapa potensi pertanyaan yang mungkin akan muncul) sebelum menghadapi door stop.

 White Hoax

Hal kedua adalah tentang hoax itu sendiri. Dalam pernyataan yang menghebohkan, Djoko Setiadi sempat menyebutkan hoax positif dan negatif. Menurut Djoko saat itu, hoax positif boleh saja selama bersifat membangun.

Sekali lagi, artikel ini tak ingin mengungkit hal itu, namun yang perlu disadari oleh para praktisi kehumasan bahwa ada hoax yang mungkin mirip seperti yang dimaksud oleh Djoko. Saya ingin memakai istilah white hoax untuk hal itu.

Dalam dunia pentas politik ada istilah yang namanya white campaign (kebalikan dari black campaign, tapi ingat, tidak ada black hoax, ya). Apa itu white campaign? Yaitu, kampanye yang menggiring opini publik kepada hal-hal positif  dari seorang calon peserta suatu jabatan dalam sebuah proses pemilihan. Kampanye itu seolah-olah dihembuskan oleh publik tanpa campur tangan sang calon (konsep ‘orang ketiga’). Padahal, kampanye tersebut disusun dan dilakukan oleh tim khusus sang calon dengan gaya gerilya.

Tidak jarang, konten dari white campaign bersifat melebih-lebihkan atau bahkan menggunakan data yang tidak valid alias palsu. Ini pun layak disebut hoax, atau lebih tepat saya beri istilah white hoax.

Sebagai praktisi kehumasan, kita perlu mewaspadai kecenderungan ini di musim/tahun politik 2018 ini. Karena white hoax akan terlihat sebagai sebuah kekuatan dari sang calon yang bisa menjadi ‘mesiu’ dalam kampanye.

White hoax tidak hanya beredar di proses pemilihan sebuah jabatan puncak sebuah partai atau lembaga pemerintahan. Perilaku Setya Novanto di sebuah rumah sakit di Jakarta Timur dan rumah sakit di Jakarta Selatan pada tahun lalu dalam upaya menghindari panggilan KPK pun bisa digolongkan white hoax. Hal ini terbukti ketika KPK menggelandang mantan pengacaranya dan dokter yang sempat merawat sang Papa menjadi tersangka dan menahan mereka.

Jadi, kalau seorang pengacara saja bisa dicurigai (karena masih berstatus tersangka) melakukan tindak pidana atas kondisi kliennya, apalagi bagi seorang praktisi kehumasan yang punya potensi terkelabui oleh klien sang calon pemimpin atas data-data palsu pribadinya demi sebuah jabatan.

Asosiasi Perusahaan PR Indonesia (APPRI) sendiri saat ini berupaya mengingatkan para anggotanya agar selalu menjaga etika dalam acmenangani klien-klien politisi dalam tahun politik ini. Apalah artinya account dengan nominal mega rupiah bila akhirnya harus meringkuk di balik jeruji besi hanya gara-gara kasus ‘tiang listrik’?

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *